BKKBN Kalteng Terapkan Manajemen Anti Penyuapan

Doc. Humas (HS) – Kepala BPKP saat menjadi Pembina Apel di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah mengundang Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Setia Pria Husada, AK, CA, CIA sebagai Pembina Apel Pagi di kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, (11/06/2020). Selain menjadi Pembina Apel, tujuan utama Kepala BPKP Kalteng diundang adalah untuk menjadi saksi penandatanganan Komitmen Penerapan Manajemen Anti Penyuapan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng, Mhd. Irzal, SE, ME.

Dalam arahan saat Apel, Kepala BPKP Kalteng menyebutkan langkah Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah merupakan terobosan yang bagus dan bisa dijadikan contoh instansi lain dalam upaya mewujudkan ZI WBK. Apabila instansi mendapat predikat WBK maka nilai RB akan naik dan jika nilai RB naik maka akan menaikkan pula tunjangan kinerja pegawai. “Membangun zona integritas adalah proses yang tidak pernah berakhir, meskipun tujuannya menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani tetap akan terus dievaluasi. Meskipun sudah berhasil mencapai WBK dan WBBM belum tentu dijamin aman, akan dievaluasi terus oleh Menpan. Evaluasi secara berkala bisa membuat nilai RB turun sewaktu-waktu. Berproses terus.”, tuturnya.

Doc. Humas (HS) – Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kalteng tandatangani Komitmen Penerapan Manajemen Anti Penyuapan

Selanjutnya Mhd. Irzal, SE, ME saat dimintai pernyataan menjelaskan bahwa langkah ini sangat positif untuk meningkatkan nilai RB Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah dan juga mendukung RB BKKBN Pusat. “Ini adalah merupakan dokumen yang kelima yang kita persiapkan karena kemarin kita ada untuk penandatanganan pakta integritas. Pada pagi hari ini kita melakukan penandatanganan komitmen anti penyuapan. Ini merupakan tindak lanjut dari pembagian kuesioner kepada 40 mitra kerja sebagai responden tentang Persepsi Peranan BKKBN Kalteng Terhadap Pelayanan Publik. Hari ini kita didampingi oleh Kepala BPKP sebagai saksi sehingga program BKKBN dalam rangka untuk menuju WBK/WBBM dapat tercapai pada tahun 2020 ini. BKKBN dekat dengan masyarakat dan mempermudah akses pelayanan publik”, jelasnya.

Adapun isi dari Komitmen Penerapan Manajemen Anti Penyuapan ada 4 (empat) poin, diantaranya mendukung penerapan sistem manajemen anti penyuapan pada Inspektorat Utama BKKBN, menerapkan Kebijakan Zero Tolerance terhadap tindakan penyuapan, melarang pegawai melakukan hal-hal yang terkait dengan penyuapan, dan menerapkan pengendalian manajemen anti penyuapan yang terintegritas dengan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan pelaksanaan SPIP.