Target sasaran BKKBN Kalteng pada 2019

Palangka Raya (ANTARA/24-03-2019) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan enam sasaran program kerja pada 2019. “Target capaian dalam kontrak kinerja tahun 2019, di dalam dokumen kontrak kerja program Provinsi Kalimantan Tengah ada enam sasaran strategis yang ingin dicapai,” kata Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah, Satyawati Kusumawati di Palangka Raya, Kamis.

Dia menerangkan, keenam target itu ialah “Total Fertility Rate” atau angka kelahiran total (TFR) 2,38 persen per wanita usia subur (WUS). Selanjutnya prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) 69,76 persen dari total pasangan usia subur (PUS) yang ada, putus pakai kontrasepsi bisa ditekan 24,6 persen serta persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebanyak 7,59 persen. Kemudian peserta aktif metode kontrasepsi jangka panjang (PA MKJP) ditingkatkan menjadi 14,51 persen serta peserta aktif ditambahan 3.829 peserta.

Pernyataan itu diungkapkan Satyawati saat memberikan laporan dalam acara rapat kerja daerah program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Provinsi Kalimantan Tengah 2019. Pada acara yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya itu diikuti ikuti Mitra Kerja Provinsi, dan mitra kerja Kabupaten Kota serta OPD KB Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah berjumlah 185 orang. Turut hadir pula Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN RI yang juga sebagai Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dwi Listyawardani, selaku pembina wilayah.

Sementara itu Pada kesempatan ini juga akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga swadaya organisasi masyarakat. Sementara itu, Dwi Listyawardani berharap seluruh peserta rapat koordinasi berkomitmen menyukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya di Kalteng. “Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat guna membantu pemerintah daerah kabupaten/Kota untuk melaksanakan kewenangannya serta guna mendukung prioritas nasional, maka sejak tahun 2008 telah disalurkan Dana Transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik Sub Bidang KB yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” katanya. Ia pun berharap dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD masing-masing kabupaten dan kota guna mendukung pelaksanaan program KKBPK di lapangan.

Pewarta : Rendhik Andika

COPYRIGHT © ANTARA 2019